Jakarta, Indo Ekspres – Gus Choi, Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu NasDem, heran terkait penyelidikan KPK atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker. Penyelidikan ini mencolok karena Cak Imin dari PKB sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan tersangkut dugaan korupsi.
Gus Choi merasa heran terkait rencana KPK tersebut karena sebelumnya tidak ada isu hukum yang terkait dengan Cak Imin. Namun, setelah Cak Imin mengumumkan pasangannya dengan Anies Baswedan, KPK tiba-tiba menghadirkan isu hukum ini ke muka publik.
“KPK ini mengada-ada. KPK ini penegak hukum atau alat politik,” kata Gus Choi, Minggu, 3 September 2023. Medcom.id melaporkan hal ini di laman mereka.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menekankan bahwa penyelidikan ini tidak terkait dengan politik menjelang pemilu 2024.
KPK sendiri mengklarifikasi bahwa pengusutan kasus korupsi di Kemnaker tidak memiliki hubungan dengan pencalonan Cak Imin dalam kontestasi politik di Pemilu 2024.
Anies Baswedan, calon presiden bersama Cak Imin, menyatakan bahwa penyelidikan ini tidak akan mengganggu pencalonannya. “Insya Allah semuanya lancar,” Kata Anis, di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (3/9/2023). Dilaporkan oleh laman detik.news.com
Masyarakat melaporkan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker, dan KPK kemudian menyelidikinya sesuai dengan waktu kejadian perkara tersebut
KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu I Nyoman Darmanta (Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker), Kurnia (Direktur PT Adi Inti Mandiri), dan Reyna Usman.
