Jakarta, 25 Agustus 2025 – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan sekitarnya turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tunjangan rumah anggota DPR yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan.
Menurut mahasiswa, angka tersebut dinilai tidak masuk akal, terlebih jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai daerah yang rata-rata masih di kisaran Rp2,5 juta hingga Rp3 juta.
“Bagaimana mungkin wakil rakyat yang seharusnya peka terhadap penderitaan rakyat justru hidup dalam kemewahan? Rp50 juta hanya untuk tunjangan rumah, itu sama dengan 20 kali lipat gaji buruh di daerah!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:
1. Cabut kebijakan tunjangan rumah Rp50 juta/bulan untuk anggota DPR.
2. Reformasi anggaran DPR, agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Audit independen terhadap seluruh tunjangan dan fasilitas anggota dewan.
4. Prioritaskan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bukan kemewahan pejabat.
Aksi yang awalnya berlangsung damai, berubah ricuh ketika massa memaksa merangsek ke pagar utama gedung DPR. Aparat kepolisian berusaha menghalau dengan gas air mata dan water cannon. Sejumlah mahasiswa melemparkan botol dan membakar ban bekas di sekitar lokasi.
Arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto macet total, dengan antrean kendaraan mengular hingga lebih dari 2 kilometer.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPR belum memberikan pernyataan resmi. Namun, beberapa anggota DPR sebelumnya berdalih bahwa tunjangan Rp50 juta/bulan diperlukan karena harga rumah di Jakarta sangat mahal.
Dalih tersebut justru semakin menyulut kemarahan mahasiswa dan publik. Di media sosial, tagar #CabutTunjanganDPR dan #RevolusiRakyatIndonesia menduduki trending topic, disertai berbagai sindiran dan meme yang menyinggung gaya hidup mewah wakil rakyat.
