SUMATERA SELATAN | Indoekspres.com– Polemik yang sempat mencuat terkait dugaan pungutan di SMKN 1 Empat Lawang kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya, informasi yang pernah menjadi bahan klarifikasi pihak sekolah kini tidak mudah ditemukan melalui penelusuran publik, sementara artikel yang tayang diportal media merupakan tanggapan dari pihak sekolah masih dapat diakses hingga saat ini.
Berdasarkan informasi yang pernah dipublikasikan, pihak SMKN 1 Empat Lawang pada Juni 2024 memberikan tanggapan terhadap sebuah pemberitaan yang memuat dugaan terkait sumbangan komite dan pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam klarifikasinya, pihak sekolah membantah adanya pungutan liar dan menegaskan bahwa mekanisme yang dilakukan saat itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara komite sekolah dan wali murid.
Meski demikian, kurang jelasnya objek yang dimaksud dalam klarifikasi tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Apa sebenarnya yang diklarifikasi oleh kepala sekolah ? Sejumlah warga menilai keterbukaan informasi penting agar publik dapat memahami secara utuh duduk perkara yang pernah menjadi perhatian tersebut.
“Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya bukan polemik baru, melainkan kejelasan informasi. Jika memang persoalan itu sudah selesai terhadap wali murid, tentu publik berhak mengetahui bagaimana penyelesaiannya. Jika tidak terbukti, perlu ada penjelasan yang terang. Jika ada temuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
“Karena kalau pungutan tersebut murni sesuai rapat wali murid dan komite sekolah maka pihak sekolah wajib mendapat izin tertulis serta rekomendasi dari pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan provinsi”, imbuhnya lagi.
Tim investigasi media ini merasa sangat prihatin hingga merasa sangat penting untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut hingga memperoleh data yang cukup.
Jika ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran administrasi terkait polemik yang pernah mencuat tersebut agar dapat menjawab tanda tanya besar dikalangan masyarakat dan penegak hukum di Sumatera Selatan.
Masyarakat berharap seluruh pihak yang terkait, baik sekolah, komite sekolah, maupun instansi yang berwenang, terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
@Sadam/Redaksi
