Oleh: Redaksi Indo Ekspres
Menjelang kontestasi Pilkada Empat Lawang 2024, publik kembali disuguhi perang narasi antara pendukung calon bupati. Sayangnya, beberapa di antaranya menjurus pada penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan, seperti yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 01, Budi Antoni Aljufri (HBA) dan Henny Verawati. Mereka mencoba menggiring opini negatif terhadap kepemimpinan Joncik Muhammad dengan menuduh adanya kegagalan dalam pengelolaan pemerintahan.
Namun, fakta berbicara lain. Selama kepemimpinan Joncik Muhammad sebagai Bupati Empat Lawang periode 2018–2023, pemerintah daerah justru berhasil menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Lima kali berturut-turut Kabupaten Empat Lawang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Opini WTP bukanlah penghargaan sembarangan. Untuk meraihnya, sebuah pemerintah daerah harus menyusun dan mengelola laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Proses audit dari BPK dilakukan secara ketat dan profesional. Artinya, penghargaan ini menjadi bukti konkret keberhasilan manajemen keuangan Pemkab Empat Lawang di bawah kepemimpinan Joncik Muhammad.
Sebaliknya, ketika HBA menjabat sebagai Bupati Empat Lawang periode 2008–2013, tidak ada satu pun prestasi serupa yang diraih. Bahkan, pada tahun 2012, laporan keuangan Pemkab Empat Lawang mendapatkan opini Disclaimer of Opinion dari BPK — opini terendah dalam audit laporan keuangan. Dalam dokumen resmi BPK, setidaknya ada tujuh temuan pokok, di antaranya pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban, kesalahan penganggaran, dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar.
Lebih ironis lagi, saat itu posisi Ketua DPRD diisi oleh adik kandung HBA sendiri, David Al Jufri. Ini menandakan kuatnya praktik dinasti politik di Empat Lawang kala itu. Meski kekuasaan terkonsentrasi di tangan satu keluarga, namun tak ada capaian yang dapat dibanggakan dalam hal transparansi dan tata kelola pemerintahan.
Rakyat butuh bukti, bukan narasi. Lima kali WTP adalah bukti keberhasilan. Sementara, opini disclaimer adalah cermin kegagalan. Maka tuduhan-tuduhan terhadap Joncik Muhammad justru menjadi bumerang yang membuka kembali catatan buruk era HBA dan dinastinya.
Biarkan publik menilai dengan akal sehat dan berdasarkan data, bukan propaganda semu. Karena pada akhirnya, sejarah dan prestasi nyata akan bicara lebih lantang dibandingkan narasi tanpa dasar.
—
Redaksi menerima tulisan opini dari pembaca. Kirim naskah ke redaksi@indoekspres.com, disertai identitas dan nomor kontak.
