JAKARTA – IndoEkspres.com | Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), ia menghadiri rapat strategis bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Kamis, 18 September 2025, dan secara tegas menyuarakan keresahan pemerintah daerah terhadap kebijakan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Dalam forum tersebut, Joncik menyoroti penurunan drastis TKD sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Ia mengungkapkan bahwa alokasi TKD dalam RAPBN 2025 awalnya sebesar Rp919,9 triliun, namun dipangkas menjadi Rp848,52 triliun setelah Inpres tersebut diterbitkan. Bahkan, untuk tahun 2026, angka TKD diproyeksikan kembali turun menjadi sekitar Rp693 triliun, artinya lebih dari Rp100 triliun potensi dana daerah hilang dalam setahun.
“Dampaknya sangat besar. APBD 2026 Empat Lawang bisa terguncang karena penurunan TKD ini langsung menggerus kemampuan fiskal daerah. Bahkan, untuk belanja pegawai saja, termasuk pembayaran gaji PPPK, tidak akan terpenuhi,” tegas Joncik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KUA/PPAS 2026 yang telah disepakati bersama DPRD kini terancam batal dan tidak relevan lagi. Ia menilai bahwa kebijakan pemotongan ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyentuh langsung pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur sipil negara di daerah.
“Honorer yang sudah lama mengabdi berharap dengan status PPPK kehidupannya akan lebih terjamin. Namun kalau transfer daerah terus menurun tanpa kompensasi yang adil, maka janji negara untuk menyejahterakan mereka gagal terpenuhi. Saya di sini untuk memperjuangkan mereka,” tegasnya.
Joncik juga mengingatkan bahwa daerah seperti Empat Lawang yang masih dalam fase membangun infrastruktur dasar tidak bisa dibiarkan kehilangan daya fiskalnya.
“Pusat harus hadir dengan solusi. Jangan sampai daerah hanya diberi beban, sementara ruang gerak keuangan dipersempit. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga soal keadilan fiskal, pelayanan publik, dan kelangsungan hidup para aparatur yang bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
Sikap tegas Joncik Muhammad ini kembali menegaskan komitmennya sebagai pemimpin daerah yang tidak hanya vokal, tetapi juga berpihak kepada rakyat dan aparatur sipilnya. Dalam forum APKASI, ia menjadi salah satu suara daerah yang berani menyuarakan kegelisahan daerah dengan penuh tanggung jawab, membawa aspirasi langsung dari Empat Lawang ke pusat kekuasaan.
