EMPAT LAWANG – Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan visi pembangunan Empat Lawang MADANI yang mengedepankan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam arahannya kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Joncik Muhammad menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik jual beli proyek, jual beli jabatan, pungutan liar, gratifikasi, maupun berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Joncik, seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seluruh pejabat dan ASN harus bekerja secara profesional, berintegritas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang terbukti melakukan praktik KKN, termasuk jual beli proyek maupun jual beli jabatan. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus menjadi contoh pemerintahan yang bersih dan melayani,” tegas Joncik.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah hanya dapat berjalan secara optimal apabila seluruh perangkat daerah menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan etika pelayanan publik.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat maupun daerah.
Selain memperkuat pengawasan internal, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan berbagai indikasi penyimpangan yang ditemukan melalui mekanisme yang tersedia.
“Kami membuka ruang pengawasan seluas-luasnya bagi masyarakat. Jika ada indikasi penyimpangan, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Ketua KAGAMA Sumsel tersebut.
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, lanjut Joncik, berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga integritas pemerintahan, setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku, mulai dari sanksi administratif, pencopotan jabatan, pemberhentian sebagai ASN, hingga proses hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Melalui semangat Empat Lawang MADANI, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terus berupaya membangun budaya kerja yang berintegritas guna menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang.
(Adv)
