Empat Lawang, indoekspres.com – 12 Maret 2025 – Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Sosial dan Fakir Miskin mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap fasilitas kerja di kantornya. Ia menyoroti kondisi ruang kerjanya yang gelap, tanpa lampu, serta panas dan pengap. Karena kondisi tersebut, Kabid lebih memilih menerima kunjungan wartawan di ruang stafnya daripada di ruangannya sendiri.
Namun, saat dikonfirmasi oleh wartawan dari Target Kasus News dan Indo Ekspres terkait program sosial yang berada di bawah tanggung jawabnya, Kabid enggan memberikan banyak keterangan. Ia bahkan cenderung bungkam ketika ditanya mengenai anggaran dan program yang dijalankan. “Itu prinsip, silakan konfirmasi ke Kepala Dinas atau Sekretariat saja,” ujarnya singkat.
Selain enggan memberikan informasi, Kabid juga terkesan mengabaikan wartawan yang tengah mewawancarainya. Ia berdiri dan tampak cuek berbicara dengan pegawai lain. Sesekali, ia juga terlihat sibuk menelpon tanpa menghiraukan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat berhak memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran publik. Wartawan juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam mengawasi transparansi keuangan negara dan daerah.
Ironisnya, meskipun sebelumnya mengeluhkan kondisi ruang kerjanya, saat ditanya apakah ada kendala dalam menjalankan tugasnya, Kabid justru menyatakan tidak memiliki keluhan apa pun. Ia mengaku menerima kondisi tersebut dengan senang hati, meskipun ruangannya dinilai tidak layak dan seharusnya mendapatkan perbaikan.
Terkait publikasi program dan kebijakan di bidangnya, Kabid menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Kepala Dinas. “Saya tidak mau dikonfirmasi soal itu,” katanya.
Sikap tertutup dan kurangnya respons Kabid terhadap wawancara ini tentu menjadi pertanyaan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sosial menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Publik berharap adanya keterbukaan dari pejabat terkait guna memastikan program yang dirancang benar-benar berjalan dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
(Indo Ekspres)
